KusukaNews - Lantaran kerap
menghisap uang rakyat, Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK)
dianggap seperti vampir, makhluk yang menghisap darah manusia.
Diketahui, salah satu
kebijakan pemerintah yang membebani rakyat kecil adalah wacana naiknya pajak
biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan
Bermotor (BPKB) mencapai hingga tiga kali lipat.
"Negara ini
menjadi vampir, sudah beberapa bulan belakangan negara ini menghisap duit
rakyat terus," kata Advokat Prorakyat Riesqi Rahmadiansyah di Kantor
FITRA, Mampang Prapatan IV, Jakarta, Kamis (5/1/2017).
"Kita masih
mengingat bagaimana peraturan tax amnesty begitu dikeluarkan, kemudian
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016," imbuhnya.
Dia menilai PP Nomor 60
Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
adalah hanya tulisan hiasan.
"Setiap PP biasanya
enggak diterapkan, contoh paling simple, PP PNBP itu kita bayar goceng
(Rp5.000), tapi kalau kita bayar goceng biasanya enggak dilayani,"
tuturnya.
Kemudian kata dia,
masyarakat akan membayar pajak lebih dari yang ditentukan dalam PP itu kepada
biro-biro pengurusan STNK. "Kalau ditulis Rp300 ribu, saya yakin mereka bayar
di atas Rp300 ribu," ungkapnya.
Lagipula lanjut dia,
jaminan kenaikan biaya pengurusan STNK dan BPKB untuk peningkatan pelayanan
tersebut juga tidak logis. "Tapi pelayanan tidak naik, tapi harga naik,
apa alasan logis?" tuturnya.
Pada kenyataannya
sambung dia, kepolisian menjadi lembaga paling korup dengan suapnya berdasarkan
survei. Dan sudah menjadi rahasia umum, banyak pungutan liar (pungli) yang
diambil pihak kepolisian ketika masyarakat mengurus surat-surat kendaraan
bermotor.
"Berbanding terbalik
dengan kebijakan Jokowi dengan saber punglinya. Ini (kenaikkan harga surat
kendaraan bermotor) jadi ladang pungli," pungkasnya. (sn)
0 Response to "Rajin Kuras Uang Rakyat Kecil, Rezim Jokowi-JK Ibarat Vampir yang Kehausan"
Posting Komentar