Gerindra: Jokowi, Jangan Anti Kritik! Jangan Jadikan Hukum untuk Mengkriminalisasi Demokrasi

KusukaNews - Perintah aparat penegak hukum menindak tegas pengguna dunia maya dengan tuduhan melanggar hukum menuai kritik. Dengan perintah itu Presiden Jokowi dianggap anti kritik sekaligus anti demokrasi.

"Indonesia negara demokrasi dan hukum, jangan jadikan hukum untuk mengkriminalisasi bunga-bunga demokrasi. Propaganda dari oposisi jalanan harus dijawab dengan kerja nyata pemerintah. Jangan anti kritik dan anti demokrasi," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono, melalui pesan singkat yang dipancarluaskannya, Jumat (30/12).

Jokowi, sebut dia, sebaiknya menyikapi bijak dan intropeksi diri atas maraknya kritik terhadap pemerintah di media online, media mainstream maupun medsos karena muncul akibat ketidakmampuan Jokowi dalam mengemban amanah. Antara harapan yang dijanjikan dengan kenyataan tidak sesuai.

"Coba tanya pada diri sendiri apakah yang digambarkan media tentang kemampuan Jokowi memimpin Indonesia, apakah menuju perubahan yang lebih baik, sudah ada tanda-tandanya apa belum? Jadi, pesan saya, presiden sebaiknya santai saja menghadapi kritik di media. Tidak perlu paranoid, apalagi emosi bicara dengan data yang tidak tepat," ulas dia. 

Lagi pula, gampang saja mengukur kemampuan Jokowi. Sejak Jokowi jadi presiden, sebut Arief, kurs rupiah terhadap dolar meroket dari 10 ribu menjadi 13 ribu.  Rupiah bahkan terus mengudara, kadang-kadang menyentuh hampir Rp 15 ribu per dolar AS. Pengangguran makin bertambah di sektor formal karena banyak jenis pekerjaan yang harusnya ditempati TKI tapi diisi TKA China.

Ukuran lainnya, misalnya, pertumbuhan ekonomi yang tidak pernah mencapai target.

Arief mengingatkan Jokowi untuk siap dibully dan tidak populer di medsos. Bukankah Jokowi bisa populer dan terpilih jadi presiden karena kekuatan media, baik media main stream, off stream dan medsos. Sampai-sampai tim Jokowi dulu membuat Jasmev alias Jokowi Advanced Social Media Volunteers.

"Dan jangan pula sebuah kritik dan perbedaan cara pandang dalam membangun bangsa dan negara dianggap makar atau mendiskreditkan pemerintahan. Lalu sedikit-sedikit lapor dan suruh polisi memprosesnya secara hukum," demikian Arief Poyuono mengingatkan.[rmol]

Tweet

Sign up here with your email address to receive updates from this blog in your inbox.