KusukaNews - Kebijakan Gubernur Jawa Timur Sukarwo yang mengharuskan siswa
SMA/SMK membayar sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) setiap bulan bakal
menimbulkan gejolak di masyarakat.
Pasalnya, sebelum
dialihkan ke provinsi, siswa SMA/SMA di Kota Surabaya tidak dikenakan biaya
SPP.
"Kebijakan ini
pasti menimbulkan gejolak. Siswa SMA/SMK di Surabaya yang selama ini tidak
dikenakan SPP akan protes. Karena Walikota Surabaya mengalokasikan anggaran
pendidikan cukup besar sehingga siswanya gratis, guru-gurunya pun sejahtera,"
tutur Indra Charismiadji, pengamat pendidikan, yang dihubungi, Kamis (5/1).
Dengan kebijakan
gubernur Jatim ini, lanjutnya, menunjukkan provinsi tidak siap mengelola
SMA/SMK. Sebab, tidak mengalokasikan dana pendidikan 20 persen dalam APBD di
luar DAU dan DAK.
"Saat ini belum
ada satu pun provinsi yang alokasi pendidikannya mencapai 20 persen. Karena
tidak ada alokasi APBD di luar DAU dan DAK, makanya anggarannya tidak cukup.
Mana ada SKPD lain yang rela anggarannya dipotong untuk Dinas Pendidikan
semua," jelas Indra.
Di sisi lain,
kota/kabupaten yang surplus bisa saja memberikan bantuan keuangan ke provinsi
kalau memang dibutuhkan. Seperti Surabaya yang keuangannnya surplus bisa
menopang keuangan Pemprov Jatim.
"Dengan kejadian
ini Bu Risma sendiri juga ingin menunjukkan kalau apa yang beliau sampaikan
adalah benar bahwa provinsi tidak mampu mengelola SMA/SMK," sergahnya.
Dia menyarankan, solusi
tercepat yang bisa dilakukan adalah dengan mengadakan musrenbang pendidikan
antara pusat, provinsi, dan kota/kabupaten untuk membahas masalah tersebut.
Jangan sampai siswa dan guru menjadi korban kebijakan pemerintah. [jpnn]
0 Response to "Siswa SMA/SMK Bayar SPP, Bisa Picu Gejolak"
Posting Komentar