KusukaNews - Wakil Ketua Komisi IV
DPR RI, Daniel Johan mempertanyakan rencana pemerintah membuka peluang bagi
negara asing mengelola pulau terpencil yang belum terjamah di tanah air. Dari
sisi kedaulatan, menurutnya itu bisa menjadi masalah.
Daniel mencontohkan masalah keluar masuknya narkoba di perbatasan
masih belum teratasi secara baik. Dengan wacana ini, menurutnya negara kita
kian terbuka dengan semua yang berbau asing.
"Indonesia sudah terlalu liberal, terbuka terhadap asing.
Kalaupun sampai ini dianggap penting, kepemilikan dalam konteks nonmanajemen
tetap mayoritas lokal," katanya kepada Republika.co.id, Selasa (10/1).
Jika ukurannya untuk membuka lahan ekonomis, menurut Daniel,
sebaiknya pemerintah fokus mengoptimalkan sektor pariwisata. Kemudian potensi
tersebut dikembangkan dengan optimal.
"Enggak usah jauh-jauh, kalau pulau-pulau baru itu kan, bukan
proses yang sebentar. Itu bisa tahunan karena nilai investasi yang sangat besar
di tengah infrastruktur yang sangat nol. Lebih baik pikirkan tempat-tempat
pariwisata yang baik, tetapi belum optimal," ujar politikus Partai
Kebangkitan Bangsa ini.
Daniel menegaskan, semua kebijakan harus berdasarkan
Undang-Undang. Jika bertentangan, DPR, kata dia, sudah pasti menolak.
"Kalau misalkan belum ada, karena itu kebjakan strategis menyangkut
wilayah, dia harus punya UU," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber
Daya, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, negara asing bisa saja membuka lahan
ekonomis di pulau terpencil dan belum bisa dijamah oleh Indonesia. Menurut dia,
hal ini bisa meningkatkan perekonomian masyarakat di sana.
Luhut menyebut, masih ada sekitar 4.000 pulau di Indonesia yang
masih belum dikelola pemerintah. Meski nantinya dikelola orang, menurutnya
pemerintah tetap akan memproteksi agar kepemilikan tidak diklaim sepihak oleh
warga luar tersebut. [rol]
0 Response to "Sudah Terlalu Liberal, DPR Kritisi Rencana Pemerintah Beri Peluang Asing Kelola Pulau di Indonesia"
Posting Komentar